Rektor UNM Sambut Baik Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023

Gambar Gravatar
Rektor UNM Sambut Baik Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023
Rektor UNM Sambut Baik Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan senang hati menyambut Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.1 Tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB).

KemenPAN-RB mendorong perubahan dalam pengelolaan jabatan fungsional (JF) melalui peraturan tersebut, yang bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan tugas dosen. Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, memaparkan peraturan tersebut dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Kota Makassar.

Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN Eng, Rektor UNM, membuka kegiatan tersebut dengan penuh antusiasme. Dalam sambutannya, Prof. Husain Syam menyambut baik sosialisasi peraturan ini, terutama karena kegiatan tersebut diadakan dalam acara Forum Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar pada tanggal 22 Mei 2023. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mendengarkan langsung penjelasan mengenai PermenPANRB, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara rektor dari berbagai universitas di Indonesia.

Bacaan Lainnya
Rektor UNM Sambut Baik Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023 1
Rektor UNM Sambut Baik Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023 2

Dalam kesempatan tersebut, Alex Denni dari KemenPAN-RB menekankan bahwa PermenPAN-RB No.1 Tahun 2023 tidak akan menyulitkan para dosen. Sebaliknya, peraturan ini justru akan mempermudah tugas-tugas mereka di masa depan. Meskipun dalam periode transisi ini, para dosen akan sibuk untuk melengkapi data-data kinerja mereka, setelah itu mereka tidak perlu lagi mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), dan Beban Kerja Dosen (BKD) secara rumit.

Alex menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah untuk menyederhanakan regulasi demi menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Penyusunan regulasi mengenai JF melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan semua pihak dapat sejalan dalam menerapkan semangat penyederhanaan birokrasi.

PermenPAN-RB ini merupakan penyempurnaan dari PermenPANRB No.13/2019. Saat ini, fokus tugas JF lebih pada pencapaian angka kredit. Namun, dengan peraturan terbaru ini, perhatian akan difokuskan pada pencapaian kinerja organisasi oleh pejabat fungsional, bukan hanya angka kredit.

Alex juga menegaskan bahwa kehadiran PermenPANRB No.1 Tahun 2023 memberikan kemudahan dalam penilaian kinerja bagi dosen sebagai JF, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pengumpulan angka kredit.

Originally posted 2023-05-23 02:46:13.

Pos terkait