Perkuat Kordinasi, Fatmawati Rusdi Hadiri Rapat Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi

Gambar Gravatar
Perkuat Kordinasi, Wawali Makassar Hadiri Rapat Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi
Perkuat Kordinasi, Wawali Makassar Hadiri Rapat Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi

MAKASSAR,— Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, hadir dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan di Hotel Novotel pada Selasa (27/06/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua TKPK Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan, Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, dan perwakilan USAID ERAT.

Fatmawati Rusdi terus berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan, terutama di Kota Makassar. Bahkan, setiap hari Senin, dia menjadwalkan pertemuan rutin dengan OPD terkait, camat, dan lurah untuk melakukan koordinasi.

Bacaan Lainnya

“Pada bulan Juni ini, hampir setiap minggu saya melakukan pertemuan dengan OPD terkait. Saya meminta pembaruan data di lapangan,” katanya.

Data terbaru tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan langkah strategis yang akan diambil ke depannya. Khususnya, terkait dengan penerimaan bantuan langsung kepada masyarakat. Dinas Sosial bertanggung jawab atas hal ini.

“Jangan sampai ada orang yang mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini tidak bisa lagi terjadi. Hapus data tersebut dan gantilah dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan,” imbauannya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ichsan Mustari, Asisten II Perekonomian Pemprov Sulsel, yang membuka acara tersebut, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan agar para pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat memahami tujuan dan manfaat penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020.

“Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja secara kolaboratif dalam proses percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh Wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Hal ini juga memerlukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Saya mengimbau kepada para Ketua TKPK Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan yang difokuskan pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat tercapai,” pungkasnya.

Originally posted 2023-06-27 13:26:09.

Pos terkait