MAKASSAR,— Pemerintah Kota Makassar saat ini sedang fokus untuk mengimplementasikan langkah-langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, secara aktif mengadakan rapat koordinasi bersama dengan OPD terkait, Camat, dan Lurah.
Maka, dalam rapat kedua ini, Fatmawati kembali memanggil OPD terkait, Camat, dan Lurah untuk meminta pembaruan data mengenai penduduk miskin dari setiap kelurahan, di Ruang Sipakatau, pada Senin (19/06/2023).
Langkah awal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan tingkat akurasi data.
“Kita harus mengetahui apakah semua data penduduk yang termasuk dalam daftar kemiskinan ekstrem sudah masuk dengan benar? Ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus menyampaikan data tersebut dan melangkah lebih lanjut untuk memperbaikinya. Jangan sampai ada yang sudah mampu namun masih menerima bantuan,” ujarnya.
Fatmawati menekankan pentingnya melakukan pendataan awal dan inovasi apa saja yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Pokoknya hampir masuk ke dalam rapat anggaran perubahan. Kita harus memasukkan hal-hal yang diperlukan agar dapat membawa masyarakat kita jauh dari kondisi kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Kemiskinan ekstrem sendiri dianggap terjadi jika pendapatan masyarakat masih di bawah 11 ribu rupiah per hari.
Dia juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan Camat dan Lurah untuk memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan hasilnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan, mari bekerja lebih keras lagi. Program-program ini harus terus ditingkatkan. Saya selalu turun ke lapangan dan masih menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi, menambahkan berdasarkan data dari Kemenko PMK, terdapat sekitar 16 ribu KK di Kota Makassar yang telah dipetakan sebagai titik fokus dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Ini akan menjadi sumber data bagi petugas di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” katanya.
Wilayah-wilayah yang dominan berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Dua kecamatan ini berhubungan erat dengan beberapa indikator terkait akses layanan publik. Jadi, P3KE sebagian besar didasarkan pada indikator akses layanan tersebut, baik itu akses ke Puskesmas dan lain-lain,” pungkasnya.
Karenanya, targetnya adalah meningkatkan pendapatan penduduk yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini menjadi 28 ribu rupiah per hari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.
Originally posted 2023-06-19 11:29:09.
